Aktivis 98: Ahok Sulut Bara Api Perpecahan Bangsa

Masyarakat membakar rumah yang dihuni oleh keturuan Cina saat rusuh 98
JAKARTA - Para aktivis 98 angkat suara terkait penghinaan agama yang dilakukan Ahok. Menurut mereka Ahok telah menodai perjuangan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang memperjuangkan hak politik kaum Cina.

"Di era bapak pluralisme itu, kebebasan berpolitik bisa turut dirasakan semua golongan, termasuk warga Tionghoa yang selama orba dipinggirkan," ujar aktivis'98 Prasojo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/10).

Namun sayang, di tengah warga yang sedang menikmati kebebasan berpolitik, jerih payah perjuangan Gus Dur tersebut harus ternoda oleh ulah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut pria yang akrab disapa Sojo itu, watak dan perangai Ahok yang kasar hingga terlibat dalam kasus penistaan agama seperti tengah menyulut bara api perpecahan kembali layaknya tragedi 1998.

Sebelum api perpecahan tersulut semakin besar, sambung Sojo, maka aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti kasus SARA yang dikobarkan Ahok. Penegak hukum harus secara profesional memproses Ahok secara hukum yang berlaku.

"Karena hukum berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali, termasuk Ahok. Jangan sampai keringat perjuangan Gus Dur dinodai Ahok," tandasnya.(ok/rmol)

Ahok Terbukti Nistakan Agama Islam, Jokowi Diam Seribu Bahasa

JAKARTA - Ahok sudah terbukti menistakan agama Islam dengan menyebut surat Al-Maidah 51 bohong dan para ulama membohongi umat. Namun hingga kini Presiden Joko Widodo tak juga menggubris keresahan umat Islam.

Jokowi terkesan bungkam dan seoalah masih melindungi Ahok yang telah melukai hati ratusan juta umat Islam Indonesia dan dunia.

Presiden didesak bersikap atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur Ahok. Pasalnya, kasus tersebut dinilai sudah menjadi persoalan nasional yang sangat membahayakan persatuan NKRI.

"Kita juga semua ingin tahu sikap dari presiden kita, Bapak Jokowi. Sebagai Kepala Negara yang terpilih oleh dukungan mayoritas penduduk Indonesia, sudah saatnya Pak Jokowi juga berpendapat dan tegas kepada aparatnya yang telah melakukan penistaan agama," ujar tokoh muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/10).

Doli menyebut, Jokowi jangan bersikap seolah-olah tidak ambil peduli dan nanti bisa menimbulkan kesan justru mendukung apa yang dinyatakan Ahok. "Apalagi bagi kami kader Partai Golkar, sikap itu penting, karena Pak Jokowi sudah menjadi calon Presiden Partai Golkar secara resmi pada tahun 2019," kata dia.

Di sisi lain, Doli melihat sudah saatnya Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Golkar segera mengadakan rapat, membuat sikap, dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait efek apabila Golkar tetap mendukung Ahok. Dewan-dewan tersebut memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Di dalam AD/ART, Dewan Kehormatan bertugas memberikan pertimbangan terutama terkait dengan hal normatif dan etis, menjaga agar doktrin kekaryaan, paradigma baru, dan seluruh nilai kepartaian dan ke-Indonesiaan tetap tegak dan senantiasa berkembang dalam tubuh partai. Jadi, kata Doli, ini adalah momentum Dewan Kehormatan menunjukkan eksistensinya.

Apalagi dewan tersebut diketuai oleh BJ Habibie yang merupakan tokoh, sesepuh partai, sekaligus pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Ada juga Akbar Tandjung yang pernah menjadi Ketua Umum. Dewan Pembina juga penting memberikan pertimbangan politis makro strategis kepada DPP, terkait dampak negatif apabila Golkar tetap mendukung Ahok. 

Polisi Dituding Berpihak Pada Ahok

JAKARTA - Terkait Twitter Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya yang mencuit permintaan maaf Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) terkait pelecehan pada Al-Quran dan umat Islam menyimpulkan dugaan polisi telah berpihak pada Ahok.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mengatakan, hal itu tidak masalah. Menurut Suntana, Twitter TMC Polda Metro Jaya tidak melulu menginformasikan masalah lalu lintas, tetapi juga bisa digunakan untuk kepentingan publik salah satunya menjaga keamanan.

"Itu milik umum, milik publik. Semua bisa pakai itu bila mau gunakan itu. Dan itu kepentingan polisi menjaga situasi dengan menyampaikan pernyataan Pak Ahok di situ untuk menjaga situasi agar tetap kondusif," jelas Suntana, Selasa (11/10/2016).

Hal itu disampaikan Suntana di sela-sela pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Gedung Graha Mental Jl Awaludin 2, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Suntana menegaskan, tidak ada kandungan politis atas cuitan admin Twitter TMC tersebut. Ia katakan, pernyataan permintaan maaf Ahok dalam bentuk rekaman video itu murni karena polisi ingin menyejukkan situasi agar tidak semakin panas di tengah Pilgub DKI ini.

"Memang saya yang sampaikan itu dengan tujuan yang baik, karena ini hal yang positif," ungkapnya.

Suntana meminta masyarakat melihat hal itu dari sisi positifnya. "Tolong dilihat dari sisi positifnya ya, ini kan tujuannya positif untuk menjaga situasi tetap kondusif," sambungnya.

Di akhir, Suntana menegaskan bahwa pihak kepolisian bersikap netral. Cuitan Twitter TMC juga tidak ada kaitannya dengan dukungan dalam Pilkada DKI.

"Itu dilihat dari faktor positifnya, tidak ada kaitan dengan Pilkada DKI, polisi netral dan netralitas polisi tetap terjaga. Kita tegaskan polisi netral dalam Pilkada DKI ini," pungkas Suntana.

Twitter TMC Polda Metro Jaya sempat mencuit status "Permohonan Maaf Gunernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Terhadap Umat Muslim di Indonesia." Cuitan itu disertai dengan unggahan video saat Ahok menyampaikan permintaan maafnya di kantor Balai Kota DKI, kemarin.

Setelah mendapat komentar miring dari netizen, akun Twitter TMC Polda Metro Jaya akhirnya menghapus cuitan tersebut.

sumber: detik.com

Ahok Hina Islam, Polri Diam Membisu. Adilkah?


SULTENG - Selama ini Polri terutama di bawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian begitu garang ketika menghadapi isu teroris yang kerap disandangkan kepada umat Islam. Namun ketika Ahok, Cagub DKI Jakarta melecehkan dan menistakan Al-Quran, Polri diam membisu seperti ditelan bumi. Adilkah?

Ustaz Hartono, Pimpinan Ponpes Hidayatullah Palu, yang bergabung dalam aksi demonstrasi mengecam Ahok di Sulawesi Tengah mengecam pilih kasih aparat kepolisian pada penegakan hukum terutama kepada Ahok dan kaum kafir di Indonesia.

"Kami turun ke jalan karena pangillan aqidah, bukan karena bayaran dari pihak berkepentingan dalam Pilkada Jakarta. Ahok telah menistakan agama Islam dengan mengatakan isi Alquran sebuah kebohongan," kata Hartono disambut takbir peserta aksi.

Hartono menambahkan, jika Ahok tidak diproses secara hukum, maka akan menimbulkan reaksi yang lebih besar dari umat Islam. "Kami ikhlas umat Islam yang dituduh teroris untuk diproses hukum, tapi kenapa mereka yang melecahkan Islam tidak diproses secara hukum pula. Jangan heran jika ummat Islam marah karena hukum tidak adil," katanya lagi.

Sementara ratusan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Muslim Sulawesi Tengah menggelar aksi demonstrasi di Markas Polda Sulteng, di Palu, Ahad. Mereka menuntut Polri menindaklanjuti pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok.

Demonstrasi digelar organisasi yang tergabung dalam aliansi, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Muhammadiyah (IPM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Unit Pengkajian Islam Mahasiswa Untad.(red)

(republika.co.id)