Hotel Planet Jodoh Operasikan Judi Cap Jhi Kie

BatamOke.Com - Permainan judi semakin tumbuh subur di sejumlah hotel berbintang di Kota Batam. Bahkan operasinya pun semakin terang-benderang.

Salah satunya di hotel Planet Jodoh Batam. Selain memainkan judi bola, informasi yang diterima Batamoke.com di hotel milik Kartok ini juga dioperasikan judi Cap Jhi Kie.

Permainan judi Cap Jhi Kie tersebut dahulunya  beroperasi di Square 91 Nagoya Batam, kemudian pindah ke Hotel L.

Namun belakangan ternyata judi Cap Jhi Kie telah beroperasi di Hotel Planet Jodoh Batam dengan bandar bernama Hda yang bekerjasama dengan mitranya bernama Akiang.

Hingga berita ini dipublish aparat kepolisian Polda Kepri dan Polresta Barelang seolah tidak berkutik. Padahal judi Cap Jhi Kie di Hotel Planet telah meresahkan masyarakat Batam. (nie)

Judi Bola Merajalela di Kota Batam


BatamOke.Com - Tempat permainan judi bola saat ini semakin merajalela, bukan hanya di hotel-hotel akan tetapi sudah merambat di tempat hiburan malam seperti PUB & KTV.

Seperti misalnya di lokasi Billiard Center, M-One, M2 dan Planet 3. Sedangkan di hotel-hotel berbintang seperti di Hotel Spings dan Hotel Planet.

Salah seorang warga yang sedang main gelper di lokasi Billiard Center mengatakan, permainan yang berbentuk judi, bukan hanya gelper saja akan tetapi juga judi bola dan biasanya dimainkan di dalam kamar (VIP).

“Main gelper di bawah ini mas, kalau judi bola di atas. Bila lebih aman mainya dalam kamar (VIP), nanti ada wasitnya yang antar kupon, baru kita pilih lah no yang mau keluar,” ujarnya kepada wartawan, belum lama ini.

Ia mengatakan bola yang sudah punya no itu diputar dan nanti keluar, kalau pas nomor yang kita pasang, yah kita dapat. Cara mainya, kita beli kupon dulu, baru dipasang sesuai no yang kita inginkan. Dan pemasangan yang paling kecil Rp 10 ribu hadiahnya ratusan.

“Permainan judi bola di Billiard Center ini baru 2 minggu lebih beroperasi, begitu juga ditempat lain M One dan M2. Dan saya pun bingung, kenapa arena perjudian di Kota Bata mini semakin menjamur, dimana penegak hokum. Apalagi mas bilang tadi, bahwa izin bola tidak ada dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam,” katanya.

Sementara itu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam dinilai berbohong.

“Sampai hari ini, saya tidak pernah mengeluarkan izin judi bola. Sehingga kegiatan judi bola yang berlangsung di hotel-hotel berbintang di Kota Batam tidak memiliki izin, sehingga keberadaannya patut dipertanyakan,” ujar Gustian.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat kegiatan permainan judi bola yang beroperasi di Hotel-hotel akan dirazia. Namun kenyantaanya hingga memasuki bulan Februari 2017 ini Gustian Riau ternyata ingkar janji untuk razia. (nie)

Aktivis 98: Ahok Sulut Bara Api Perpecahan Bangsa

Masyarakat membakar rumah yang dihuni oleh keturuan Cina saat rusuh 98
JAKARTA - Para aktivis 98 angkat suara terkait penghinaan agama yang dilakukan Ahok. Menurut mereka Ahok telah menodai perjuangan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang memperjuangkan hak politik kaum Cina.

"Di era bapak pluralisme itu, kebebasan berpolitik bisa turut dirasakan semua golongan, termasuk warga Tionghoa yang selama orba dipinggirkan," ujar aktivis'98 Prasojo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/10).

Namun sayang, di tengah warga yang sedang menikmati kebebasan berpolitik, jerih payah perjuangan Gus Dur tersebut harus ternoda oleh ulah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut pria yang akrab disapa Sojo itu, watak dan perangai Ahok yang kasar hingga terlibat dalam kasus penistaan agama seperti tengah menyulut bara api perpecahan kembali layaknya tragedi 1998.

Sebelum api perpecahan tersulut semakin besar, sambung Sojo, maka aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti kasus SARA yang dikobarkan Ahok. Penegak hukum harus secara profesional memproses Ahok secara hukum yang berlaku.

"Karena hukum berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali, termasuk Ahok. Jangan sampai keringat perjuangan Gus Dur dinodai Ahok," tandasnya.(ok/rmol)

Ahok Terbukti Nistakan Agama Islam, Jokowi Diam Seribu Bahasa

JAKARTA - Ahok sudah terbukti menistakan agama Islam dengan menyebut surat Al-Maidah 51 bohong dan para ulama membohongi umat. Namun hingga kini Presiden Joko Widodo tak juga menggubris keresahan umat Islam.

Jokowi terkesan bungkam dan seoalah masih melindungi Ahok yang telah melukai hati ratusan juta umat Islam Indonesia dan dunia.

Presiden didesak bersikap atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur Ahok. Pasalnya, kasus tersebut dinilai sudah menjadi persoalan nasional yang sangat membahayakan persatuan NKRI.

"Kita juga semua ingin tahu sikap dari presiden kita, Bapak Jokowi. Sebagai Kepala Negara yang terpilih oleh dukungan mayoritas penduduk Indonesia, sudah saatnya Pak Jokowi juga berpendapat dan tegas kepada aparatnya yang telah melakukan penistaan agama," ujar tokoh muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/10).

Doli menyebut, Jokowi jangan bersikap seolah-olah tidak ambil peduli dan nanti bisa menimbulkan kesan justru mendukung apa yang dinyatakan Ahok. "Apalagi bagi kami kader Partai Golkar, sikap itu penting, karena Pak Jokowi sudah menjadi calon Presiden Partai Golkar secara resmi pada tahun 2019," kata dia.

Di sisi lain, Doli melihat sudah saatnya Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Golkar segera mengadakan rapat, membuat sikap, dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait efek apabila Golkar tetap mendukung Ahok. Dewan-dewan tersebut memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Di dalam AD/ART, Dewan Kehormatan bertugas memberikan pertimbangan terutama terkait dengan hal normatif dan etis, menjaga agar doktrin kekaryaan, paradigma baru, dan seluruh nilai kepartaian dan ke-Indonesiaan tetap tegak dan senantiasa berkembang dalam tubuh partai. Jadi, kata Doli, ini adalah momentum Dewan Kehormatan menunjukkan eksistensinya.

Apalagi dewan tersebut diketuai oleh BJ Habibie yang merupakan tokoh, sesepuh partai, sekaligus pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Ada juga Akbar Tandjung yang pernah menjadi Ketua Umum. Dewan Pembina juga penting memberikan pertimbangan politis makro strategis kepada DPP, terkait dampak negatif apabila Golkar tetap mendukung Ahok.