» » Pusat Serahkan Relang Dikelola Pemko Batam

Pusat Serahkan Relang Dikelola Pemko Batam

Ditulis Oleh: Redaksi | Selasa, 08 Agustus 2017 | No comments

BATAM - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memastikan konsep Free Trade Zone (FTZ) akan tetap diberlakukan di wilayah Pulau Batam. Sementara kawasan Rempang dan Galang (Relang) akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK). Nantinya, daerah Relang akan dikelola Pemko Batam.

“Nanti Pemko Batam kerja sama dengan swasta. Tapi semua nanti tergantung Presiden,” kata anggota tim ahli revitalisasi FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dari Kemenko Perekonomian, Umar Juoro, di Hotel Harmoni Nagoya, Batam.

Umar enggan banyak berkomentar soal pengembangan KEK di Relang. Hanya saja, sesuai arahan dari Menko Perekonomian Darmin Nasution, Relang harus dikembangkan menjadi KEK untuk industri teknologi tinggi.

“Untuk memberikan nilai tambah bagi industri di Batam,” jelasnya.

Umar kemudian membeberkan, konsep FTZ masih akan tetap diberlakukan di pulau Batam. Hanya saja, nantinta FTZ Batam akan disempurnakan dengan penerapan skema free trade arrangement (FTA). FTA dipandang dapat meningkatkan daya saing industri di Batam sehingga dapat mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepri.

Pada awalnya, konsep FTZ memang dianggap menguntungkan karena investasi masuk diakibatkan bebas pajak serta upah buruh dan lahan murah. Namun seiring waktu, konsep FTZ jadi statis karena upah dan harga lahan jadi tinggi.

“Batam jadi tidak menarik lagi, ” katanya.

Menurut Umar, FTA akan menjadi penyempurna dari FTZ. Karena pada dasarnya, salah satu kebijakan FTA yakni meniadakan bea masuk (BM) sebesar 10 persen.

“FTA membuat konsep FTZ menjadi dinamis. Meniadakan BM merupakan insentif yang dibutuhkan investor. Lagipula merumuskannya akan lebih mudah di tingkat menteri,” ujar Umar.

Ekonom senior dari Central of Information and Development Studies (CIDES) ini mengatakan, untuk mengubah kebijakan mengenai BM, maka tinggal merevisi peraturan pemerintah tentang FTZ yang memuat mengenai peraturan teknis besaran BM dari wilayah FTZ menuju wilayah pabean Indonesia.

Menurut Umar, Kemenko Perekonomian menganggap FTA menjadi solusi terbaik untuk mengatasi kelesuan ekonomi di Batam saat ini. Sementara opsi lainnya menjadikan Batam sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak akan efektif.
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya